KPK Ungkap Penyebab Banyak Kepala Daerah Kena OTT

Penetapan status tersangka terhadap Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko menambah daftar panjang kepala daerah yang dicokok KPK dari operasi tangkap tangan dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum Eddy, KPK tangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti.

 

KPK menyebut maraknya korupsi di daerah disebabkan lemahnya pengawasan internal. Hal ini lantaran aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) di daerah diangkat dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.
Demikian juga halnya APIP di kementerian atau lembaga terkait diangkat dan bertanggung jawab kepada pimpinan kementerian atau lembaga masing-masing. Akibatnya, APIP tak dapat bekerja secara maksimal.

 

“Sekarang ini terus terang karena dia (APIP) melapor ke gubernur, bupati atau kepada menterinya, itulah kurang efektif,” kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, kepada awak media, Senin, 18 September 2017.
Untuk itu, Laode mengatakan, pihaknya saat ini bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun aturan agar inspektorat di kabupaten, kota dan provinsi miliki status yang kuat perwakilan Kemendagri. Diharapkan, ke depannya inspektorat bisa langsung melapor kepada Kemendagri, bukan lagi kepada kepala daerah.

 

“Sebenarnya maunya kami itu bahkan awalnya (APIP melapor ke) ke Presiden atau melaporkannya ke BPKP. Namun, undang-undang harus diubah dan itu lama. Untuk sementara kami sedang kerja dengan Kemendagri yang dipimpin Irjen Kemendagri sedang bahas ini,” kata Laode.
Laode menambahkan, regulasi ini mendesak segera disusun, karena seringkali APIP di pemerintah daerah justru bersekongkol dengan Unit Layanan Pengadaan untuk menggerogoti anggaran daerah. Oleh Karena itu Kemendagri sulit mendeteksi ada penyimpangan dan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah.

 

Selain penguatan APIP, Laode menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya lain untuk mencegah korupsi di daerah. Salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Namun, dengan maraknya kepala daerah ditangkap KPK akhir-akhir ini, dirasa masih ada yang perlu diperbaiki.

 

Hubungi kami di :

via livechat : www.cucupoker.com
PIN BB : D8DD3B79
YM : cs_cucupoker@yahoo.com
WECHAT : cucupoker
LINE : cucupoker
Via sms/telp : +6282276082416

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*